TANGERANG, NasionalFakta.com — Sebanyak 49 pekerjaan tercatat dalam data realisasi pengadaan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Tangerang. Jika nilai seluruh paket yang ditelusuri dijumlahkan, angkanya mencapai sekitar Rp8,13 miliar.
Rinciannya terdiri dari 16 paket rehabilitasi gedung kantor, 16 paket pembangunan jamban keluarga, dan 17 paket rehabilitasi posyandu. Di dalam data tersebut juga terdapat pekerjaan jaringan perpipaan yang dikerjakan oleh sejumlah penyedia.
Pada kelompok rehabilitasi gedung kantor, total nilai 16 paket mencapai sekitar Rp3,33 miliar. Nilai masing-masing pekerjaan tercatat mulai dari sekitar Rp197 juta hingga Rp199,5 juta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk pembangunan jamban keluarga, terdapat 16 paket dengan nilai keseluruhan sekitar Rp3,03 miliar. Sejumlah pekerjaan dalam kelompok ini tercatat memiliki nilai sekitar Rp189 juta.
Sedangkan 17 paket rehabilitasi posyandu memiliki nilai gabungan sekitar Rp1,77 miliar, dengan nilai setiap paket berada di bawah Rp100 juta.
Dari rincian tersebut terlihat bahwa pekerjaan yang sama tersebar dalam banyak paket. Pada saat yang sama, sejumlah nama penyedia muncul berulang pada paket yang berbeda.
JACATRA AMANAH KONSTRUKSI, misalnya, tercatat sebagai penyedia untuk Jamban Paket 3, 4 dan 11. Masing-masing paket memiliki nilai Rp189.405.000.
Nilai yang sama persis pada tiga paket berbeda tersebut tercatat dalam data realisasi. Untuk memastikan dasar penetapan nilainya, diperlukan penjelasan mengenai spesifikasi pekerjaan, lokasi, volume dan perhitungan anggaran masing-masing paket.
Nama lain yang muncul beberapa kali adalah CV. AGUNG JAYA KENCANA. Perusahaan tersebut tercatat mengerjakan Jamban Paket 2, 7 dan 9 dengan nilai masing-masing Rp189.222.000, Rp189.334.000 dan Rp189.547.000.
Sementara CV. Surya Raya Pratama tercatat mengerjakan empat paket. Dua di antaranya merupakan pekerjaan jamban, yakni Paket 1 dan 8. Perusahaan tersebut juga tercatat pada Gedung Kantor Paket 9 dan pekerjaan jaringan perpipaan. Nilai gabungan empat paket itu sekitar Rp769,5 juta.
Pada rehabilitasi posyandu, pola penyedia berulang kembali terlihat. CV. YUBI PERKASA ABADI tercatat pada Paket 41, 42 dan 43. CV Andalan Bersama tercatat pada Paket 44 dan 45, sedangkan CV. KURNIA BERKAH ABADI tercatat pada Paket 24 dan 25.
Ada pula PT. BINA INSPIRASI CEMERLANG yang tercatat mengerjakan Gedung Kantor Paket 6, Jamban Paket 13 dan jaringan perpipaan.
Dalam data terpisah muncul nama PT. BINA INSPIRASI CONSULTANT sebagai penyedia pekerjaan konsultansi. Nama yang hampir sama tersebut belum cukup untuk menyatakan kedua perusahaan mempunyai hubungan. Untuk memastikannya, diperlukan pengecekan terhadap data perusahaan, termasuk alamat, pengurus dan kepemilikan.
Jika dilihat dari nilai paket, pekerjaan rehabilitasi gedung kantor berada pada rentang sekitar Rp197 juta sampai Rp199,5 juta. Sementara sejumlah pekerjaan jamban berada di sekitar Rp189 juta.
Pola tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran dalam pengadaan. Satu penyedia juga dapat mengerjakan beberapa paket apabila memenuhi persyaratan dan proses pemilihannya dilakukan sesuai ketentuan.
Namun, data realisasi tersebut belum menjelaskan alasan pekerjaan sejenis dibagi menjadi 49 paket. Dasar pembagian, perhitungan nilai pekerjaan, penyusunan HPS, metode pengadaan serta proses pemilihan penyedia perlu dilihat dari dokumen masing-masing paket.
Kepala Disperkimtan Kota Tangerang saat ini dijabat oleh Ir. H. Decky Priambodo Koesrindartono, ST., MM., M.Sc. Hingga berita ini disusun, pihak Disperkimtan Kota Tangerang belum memberikan tanggapan mengenai data realisasi tersebut.
Tanggapan dari Disperkimtan diperlukan untuk menjelaskan alasan pembagian paket, dasar penetapan nilai, serta proses pengadaan yang menghasilkan 49 paket dengan total sekitar Rp8,13 miliar tersebut.
Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan data realisasi pengadaan yang ditelusuri. Kesamaan nilai pekerjaan dan berulangnya penyedia dalam beberapa paket tidak otomatis menunjukkan adanya pelanggaran. Penilaian lebih lanjut membutuhkan pemeriksaan terhadap dokumen perencanaan, HPS, kontrak, lokasi, spesifikasi dan proses pemilihan penyedia.
Komentar