KENDAL – Upaya mencegah tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kendal. Untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan transparansi pemerintahan desa, Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengajak Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa dan LPMK Nasional (Abpednas) memperkuat sinergi dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan desa.
Ajakan tersebut disampaikan Dyah Kartika dalam kegiatan Sosialisasi Program Jaksa Garda Desa sekaligus Pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) Abpednas Kabupaten Kendal.
Kegiatan tersebut berlangsung di Sport Center Stadion Utama Kebondalem, Kamis (5/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Dyah Kartika, Abpednas memiliki peran penting dalam memperkuat kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terutama melalui komunikasi, koordinasi, dan peningkatan kapasitas anggota BPD.
Dengan penguatan kelembagaan tersebut, BPD diharapkan semakin profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, termasuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
Ia menegaskan, sinergi antara pemerintah daerah dan berbagai pihak, termasuk Abpednas, diperlukan untuk menyamakan persepsi, memperkuat pengawasan partisipatif, serta mencegah potensi persoalan administrasi maupun tindak pidana korupsi di tingkat desa.
“Sinergi semua pihak termasuk asosiasi seperti Abpednas sangat dibutuhkan untuk menyamakan persepsi, memperkuat fungsi pengawasan partisipatif, serta mencegah potensi sengketa tata usaha maupun tindak pidana korupsi di tingkat desa,” ujar Dyah Kartika.
Abpednas Dorong Pengembangan Potensi Desa
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Abpednas Jawa Tengah, Abdul Kholik, menekankan pentingnya kolaborasi antara BPD dan kepala desa dalam memajukan serta mengembangkan potensi masing-masing desa.
Salah satu langkah strategis yang didorong adalah penerbitan peraturan desa mengenai tata kelola pertanian, khususnya bagi desa-desa yang memiliki potensi besar di sektor tersebut.
Selain pertanian, Abdul Kholik juga mendorong desa-desa di wilayah pesisir untuk mengembangkan potensi kelautan.
Sementara itu, desa-desa yang berada di kawasan perbukitan diharapkan dapat menyusun program perlindungan mata air sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber daya air.
Abpednas Diharapkan Awasi Pengelolaan Dana Desa
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah, Subroto, turut menyoroti pentingnya peran Abpednas dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya untuk mencegah penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.
Menurutnya, keberadaan Abpednas memiliki arti penting dalam mengawasi kinerja kepala desa agar pengelolaan dana desa berjalan sesuai ketentuan dan terhindar dari praktik korupsi.
Subroto menjelaskan, pengelolaan dana desa memiliki sejumlah potensi kerawanan, salah satunya penggelembungan anggaran atau mark up yang dapat menimbulkan persoalan hukum.
Karena itu, Abpednas diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan internal sehingga kepala desa lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Dalam pengelolaan dana desa memiliki potensi kerawanan mark up dan masalah hukum, sehingga keberadaan Abpednas difungsikan sebagai pengawas internal, agar kepala desa dapat mengelola anggaran secara akuntabel dan transparan,” kata Subroto.
Melalui kolaborasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kendal berharap pengawasan terhadap pemerintahan desa semakin optimal. Penguatan peran BPD dan Abpednas juga diharapkan dapat meminimalkan potensi penyimpangan anggaran sekaligus mendorong pembangunan desa yang transparan, profesional, dan berkelanjutan.








Komentar