Cegah Korupsi Dana Desa, Bupati Kendal Gandeng Abpednas Perkuat Pengawasan

- Author

Jumat, 6 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

KENDAL – Upaya mencegah tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kendal. Untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan transparansi pemerintahan desa, Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengajak Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa dan LPMK Nasional (Abpednas) memperkuat sinergi dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan desa.

Ajakan tersebut disampaikan Dyah Kartika dalam kegiatan Sosialisasi Program Jaksa Garda Desa sekaligus Pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) Abpednas Kabupaten Kendal.

Kegiatan tersebut berlangsung di Sport Center Stadion Utama Kebondalem, Kamis (5/11/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Dyah Kartika, Abpednas memiliki peran penting dalam memperkuat kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terutama melalui komunikasi, koordinasi, dan peningkatan kapasitas anggota BPD.

Dengan penguatan kelembagaan tersebut, BPD diharapkan semakin profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, termasuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Ia menegaskan, sinergi antara pemerintah daerah dan berbagai pihak, termasuk Abpednas, diperlukan untuk menyamakan persepsi, memperkuat pengawasan partisipatif, serta mencegah potensi persoalan administrasi maupun tindak pidana korupsi di tingkat desa.

“Sinergi semua pihak termasuk asosiasi seperti Abpednas sangat dibutuhkan untuk menyamakan persepsi, memperkuat fungsi pengawasan partisipatif, serta mencegah potensi sengketa tata usaha maupun tindak pidana korupsi di tingkat desa,” ujar Dyah Kartika.

Abpednas Dorong Pengembangan Potensi Desa

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Abpednas Jawa Tengah, Abdul Kholik, menekankan pentingnya kolaborasi antara BPD dan kepala desa dalam memajukan serta mengembangkan potensi masing-masing desa.

Salah satu langkah strategis yang didorong adalah penerbitan peraturan desa mengenai tata kelola pertanian, khususnya bagi desa-desa yang memiliki potensi besar di sektor tersebut.

Selain pertanian, Abdul Kholik juga mendorong desa-desa di wilayah pesisir untuk mengembangkan potensi kelautan.

Baca Juga:  BI Tahan Bunga 5,75 Persen, Insentif Hedging Diperkuat demi Jaga Rupiah

Sementara itu, desa-desa yang berada di kawasan perbukitan diharapkan dapat menyusun program perlindungan mata air sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber daya air.

Abpednas Diharapkan Awasi Pengelolaan Dana Desa

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah, Subroto, turut menyoroti pentingnya peran Abpednas dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya untuk mencegah penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.

Menurutnya, keberadaan Abpednas memiliki arti penting dalam mengawasi kinerja kepala desa agar pengelolaan dana desa berjalan sesuai ketentuan dan terhindar dari praktik korupsi.

Subroto menjelaskan, pengelolaan dana desa memiliki sejumlah potensi kerawanan, salah satunya penggelembungan anggaran atau mark up yang dapat menimbulkan persoalan hukum.

Karena itu, Abpednas diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan internal sehingga kepala desa lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Dalam pengelolaan dana desa memiliki potensi kerawanan mark up dan masalah hukum, sehingga keberadaan Abpednas difungsikan sebagai pengawas internal, agar kepala desa dapat mengelola anggaran secara akuntabel dan transparan,” kata Subroto.

Melalui kolaborasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kendal berharap pengawasan terhadap pemerintahan desa semakin optimal. Penguatan peran BPD dan Abpednas juga diharapkan dapat meminimalkan potensi penyimpangan anggaran sekaligus mendorong pembangunan desa yang transparan, profesional, dan berkelanjutan.

Berita Terkait

Diduga Tanpa PBG, Pembangunan Gudang di Keroncong Kian Membandel
Hampir Sebulan Air PDAM Mati Total! Warga Lubuklinggau Terpaksa Andalkan Sumur Masjid
Pemadaman Bergilir Bikin UMKM Balikpapan Kelimpungan! Pedagang Kehilangan Puluhan Pelanggan
BMKG Minta Masyarakat Siaga! Hujan Lebat Berpotensi Guyur 19 Wilayah Indonesia
Harga Sawit Kaltim Turun Lagi! TBS Usia 10–20 Tahun Kini Rp3.453 per Kg
Luput Pengawasan, Gudang Penyimpanan Perdagangan Batu Bara di Keroncong Diduga Cemari Lingkungan
Belanja Obat Rp30,8 Miliar di Setda, Dinkes Angkat Tangan
Modal Rp5.000 Bisa Liburan di Tangerang! Danau Cipondoh Gratis Masuk, Ini Harga Wahananya

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 20:58 WIB

Diduga Tanpa PBG, Pembangunan Gudang di Keroncong Kian Membandel

Kamis, 19 November 2026 - 17:54 WIB

Hampir Sebulan Air PDAM Mati Total! Warga Lubuklinggau Terpaksa Andalkan Sumur Masjid

Kamis, 19 November 2026 - 13:38 WIB

Pemadaman Bergilir Bikin UMKM Balikpapan Kelimpungan! Pedagang Kehilangan Puluhan Pelanggan

Kamis, 19 November 2026 - 13:08 WIB

BMKG Minta Masyarakat Siaga! Hujan Lebat Berpotensi Guyur 19 Wilayah Indonesia

Kamis, 19 November 2026 - 12:41 WIB

Harga Sawit Kaltim Turun Lagi! TBS Usia 10–20 Tahun Kini Rp3.453 per Kg

Berita Terbaru