Jaringan Mahasiswa Banten (JMB) Jakarta menggelar aksi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (10/8/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara khusus menyoroti pengelolaan anggaran di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten.
JMB Jakarta mendesak KPK menindaklanjuti dan mengusut dugaan penyimpangan dalam sejumlah kegiatan serta pengelolaan anggaran Dindikbud Banten. Mahasiswa menilai penggunaan anggaran pendidikan perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut kepentingan masyarakat dan pelayanan pendidikan.
Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta aparat penegak hukum melakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap anggaran Dindikbud Banten apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian, penyimpangan, maupun pelanggaran dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
JMB Jakarta juga meminta pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap pengelolaan anggaran Dindikbud Banten dimintai klarifikasi. Termasuk Gubernur Banten Andra Soni, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan bukti atau indikasi keterlibatan maupun pelanggaran sesuai ketentuan hukum.
Mahasiswa menegaskan, sorotan terhadap Dindikbud bukan berarti menuduh adanya tindak pidana. Desakan tersebut merupakan bagian dari kontrol publik agar pengelolaan anggaran pendidikan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
JMB Jakarta berharap KPK maupun aparat penegak hukum lainnya tidak mengabaikan laporan atau informasi mengenai dugaan penyimpangan anggaran Dindikbud Banten dan melakukan pemeriksaan berdasarkan bukti serta mekanisme hukum yang berlaku. [PRH]
Catatan Redaksi : Pemberitaan ini disusun berdasarkan informasi dan tuntutan yang disampaikan Jaringan Mahasiswa Banten (JMB) Jakarta dalam aksi di depan Gedung KPK pada Senin (10/8/2026). Istilah “dugaan penyimpangan” digunakan karena belum terdapat putusan hukum yang menyatakan adanya tindak pidana.
Redaksi menjunjung asas praduga tak bersalah dan memberikan ruang klarifikasi kepada pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan. Pemeriksaan atau pengusutan oleh aparat penegak hukum sepenuhnya menjadi kewenangan lembaga yang berwenang berdasarkan bukti dan ketentuan peraturan perundang-undang
Penulis : PRH
Editor : Lukman
Komentar