Proyek Pemerintah Cepat Rusak, KPK Bakal Pelototi Kualitas Barang dan Jasa

- Author

Rabu, 26 Agustus 2026

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Sejumlah mahasiswa dan aliansi masyarakat pernah menggelar aksi unjuk rasa mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan penyimpangan anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten.  (foto:ist)

Sejumlah mahasiswa dan aliansi masyarakat pernah menggelar aksi unjuk rasa mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan penyimpangan anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten. (foto:ist)

JAKARTA – Proyek pemerintah yang baru selesai dikerjakan tetapi cepat rusak menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah itu mengingatkan adanya praktik curang dalam pengadaan barang dan jasa yang dapat membuat kualitas proyek jauh dari yang seharusnya.

Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, mengatakan masalah kualitas dapat muncul ketika spesifikasi barang atau jasa yang sudah ditentukan sejak awal justru diturunkan saat proyek berjalan.

Menurutnya, barang atau pekerjaan yang seharusnya menggunakan kualitas terbaik bisa diganti dengan kualitas yang lebih rendah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Yang seharusnya kualitas (barang/jasa) nomor satu, diserahkan dengan kualitas nomor empat. Ya, ini banyak. Bahkan yang memberikan dengan sadar, yang memberikan kualitasnya rendah,” ujar Ibnu dalam keterangannya, Rabu, 26 Agustus 2026.

KPK menilai permainan dalam pengadaan pemerintah dapat terjadi sejak tahap awal. Mulai dari penyusunan anggaran, penentuan pihak yang mengerjakan proyek, hingga pemberian keuntungan atau fee kepada pihak tertentu.

Jika hal tersebut terjadi, anggaran yang dikeluarkan pemerintah tidak sebanding dengan hasil pekerjaan yang diterima masyarakat.

Kondisi itu dapat terlihat dari fasilitas umum yang cepat mengalami kerusakan meski baru selesai dibangun. Padahal, proyek tersebut dikerjakan menggunakan anggaran pemerintah yang berasal dari uang negara.

Karena itu, KPK meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat pengawasan dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa.

Pengawasan tidak cukup dilakukan setelah proyek selesai. Pemeriksaan perlu dilakukan sejak perencanaan, proses pemilihan penyedia, pelaksanaan pekerjaan, hingga barang atau bangunan tersebut digunakan.

KPK juga menegaskan bahwa pengadaan pemerintah tidak cukup hanya dinyatakan bebas dari suap atau pemberian uang. Barang dan pekerjaan yang diterima juga harus sesuai dengan kualitas yang telah ditetapkan.

Baca Juga:  Geger! Gibran Ajukan Pengunduran Diri sebagai Wapres, MPR Punya Waktu 60 Hari Cari Pengganti

“Pengadaan yang berintegritas bukan hanya bebas dari korupsi, namun memastikan setiap rupiah kembali kepada rakyat dalam bentuk manfaat,” kata Ibnu.

Berita Terkait

Aktivis Desak KPU Buka Verifikasi Ijazah Anggota DPRD Banten, Puji RH: Publik Berhak Tahu
China Bikin Gebrakan! Pesawat Listrik Bisa Angkut 19 Penumpang, Jarak Terbang 400 Km
Tak Perlu Bingung Cari Lokasi Wisata! Polres Kuningan Pasang Rambu Penunjuk Arah di Empat Jalur Strategis
Geger! Gibran Ajukan Pengunduran Diri sebagai Wapres, MPR Punya Waktu 60 Hari Cari Pengganti
Pengangguran Turun, tapi Korban PHK Ramai Jadi Ojol! Ini Penjelasan BPS
Penangkapan Listyo Sigit Diklaim Gagalkan Skenario Show of Force Jokowi di Sidang Ijazah
DETIK-DETIK KPK SERBU 4 LOKASI, Sejumlah Barang Bukti Penting Berhasil Disita dari Rumah Oknum Pejabat!
KPK Telusuri Aliran Uang Pengadaan Iklan Bank BJB, Empat Orang Jadi Tersangka

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 10:15 WIB

Aktivis Desak KPU Buka Verifikasi Ijazah Anggota DPRD Banten, Puji RH: Publik Berhak Tahu

Selasa, 17 November 2026 - 10:30 WIB

China Bikin Gebrakan! Pesawat Listrik Bisa Angkut 19 Penumpang, Jarak Terbang 400 Km

Senin, 16 November 2026 - 15:03 WIB

Tak Perlu Bingung Cari Lokasi Wisata! Polres Kuningan Pasang Rambu Penunjuk Arah di Empat Jalur Strategis

Senin, 16 November 2026 - 11:06 WIB

Geger! Gibran Ajukan Pengunduran Diri sebagai Wapres, MPR Punya Waktu 60 Hari Cari Pengganti

Jumat, 6 November 2026 - 15:31 WIB

Pengangguran Turun, tapi Korban PHK Ramai Jadi Ojol! Ini Penjelasan BPS

Berita Terbaru