Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Provinsi Banten, H. Jamaluddin, memilih menghindari pertanyaan wartawan saat ditanya mengenai laporan sejumlah elemen masyarakat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jamaluddin ditemui saat peresmian SMAN 33 Kabupaten Tangerang di wilayah Sepatan, Kabupaten Tangerang, Senin (31/8/2026). Saat wartawan menanyakan soal laporan tersebut, ia berdalih meminta waktu karena sedang menerima banyak tamu.
“Nanti ya, nanti (lagi) nerima banyak tamu,” ujar Jamaluddin singkat sebelum meninggalkan wartawan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Laporan ke KPK tersebut sebelumnya tengah disiapkan Ketua DPC Barisan Perjuangan Rakyat Jelata Tangerang Raya, Puji Rahman Hakim. Ia menyebut pihaknya menemukan sejumlah pola dalam data pengadaan di lingkungan Dindikbud Banten yang menurutnya perlu diperiksa aparat penegak hukum.
“Kalau di Bogor KPK sudah turun, Disdikbud Banten kapan?” kata Puji.
Salah satu yang dipersoalkan adalah banyaknya paket pengadaan langsung yang nilainya berada dekat dengan batas pengadaan. Dari 113 paket jasa konsultansi, sebanyak 27 paket atau sekitar 24 persen tercatat berada di kisaran Rp90 juta hingga Rp100 juta. Salah satunya paket jasa pengawasan senilai sekitar Rp99,7 juta.
Pada pekerjaan konstruksi, dari 58 paket pengadaan langsung, terdapat 13 paket atau sekitar 22 persen yang berada di kisaran Rp180 juta sampai Rp200 juta.
Menurut Puji, pola tersebut perlu diperiksa untuk memastikan apakah paket dibuat berdasarkan kebutuhan pekerjaan atau terdapat pemecahan paket agar tidak masuk proses tender.
Barisan Perjuangan Rakyat Jelata juga mencatat adanya penyedia yang muncul pada pekerjaan perencanaan dan pengawasan di objek sekolah yang sama, serta kode RUP yang tercatat terealisasi kepada lebih dari satu penyedia.
Dari analisis yang dilakukan, terdapat 49 vendor yang memenangkan tiga paket atau lebih dalam satu tahun anggaran. Beberapa penyedia bahkan tercatat memperoleh belasan paket dengan nilai ratusan juta hingga miliaran rupiah.
Belanja sewa hotel juga masuk dalam data yang akan dilaporkan. Tercatat 13 transaksi dengan total Rp4,715 miliar dan seluruhnya tercatat tanpa alokasi untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
Selain itu, ditemukan 19 paket belanja iklan dan media yang diberikan kepada sembilan perusahaan media. Masing-masing tercatat menerima nilai kontrak yang sama, yakni Rp8.491.500.
Ada pula 20 paket dengan nilai di atas Rp50 juta yang dalam data tercatat memiliki nilai UMK nol.
Puji menegaskan, temuan tersebut belum dapat disebut sebagai bukti tindak pidana. Menurutnya, data itu menjadi bahan pengaduan agar aparat melakukan pemeriksaan terhadap proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan hingga pembayarannya.
“Laporan dan pengaduan akan segera dikirimkan secara langsung,” ujar Puji.
Sebelumnya, Jaringan Mahasiswa Banten juga melakukan aksi demonstrasi terkait persoalan sektor pendidikan. Aksi tersebut dilakukan secara terpisah dan tidak bersama Barisan Perjuangan Rakyat Jelata.
Seluruh data yang disampaikan Barisan Perjuangan Rakyat Jelata masih berupa hasil analisis dan indikasi. Ada atau tidaknya pelanggaran maupun tindak pidana menjadi kewenangan aparat penegak hukum untuk memeriksa dan membuktikannya.
Komentar